Mahalnya Biaya Pendidikan di Negeri ini.

Pendidikan Masih Mahal.

Masih Mahalnya Biaya Pendidikan di Negeri ini

Melalui seluruh siswa, undangan disampaikan kepada orang tua, wali murid. Agar datang pada tanggal dan hari yang telah ditentukan guna pembentukan Komite Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri. Entah lagi bekerja atau kendala lain, kenyataannya hanya sedikit orang tua, wali siswa yang datang. Tak sampai sepertiga dari jumlah siswa. Karena jumlah yang hadir tak menjadi aturan, maka rapat komite berlangsung aman tertib dan terkendali. Pengurus komite tahun ajaran ke depan telah terbentuk. 

Ketua terpilih seorang bapak yang cukup berwibawa, kebetulan beliau adalah anggota DPR yang baru terpilih. Wakil Ketua Satu, adalah seorang Master Saint yang sekarang sedang menjabat sebagai kepala bagian instansi di BUMN. Sedangkan Wakil Ketua Dua seorang purnawirawan mantan kapolsek pada satu Kecamatan. Bendahara terpilih memang tak diragukan lagi, beliau seorang wanita karier yang suaminya pernah jadi camat. Selanjutnya sekretaris dan pengurus lainnya, kebetulan semua pengurus adalah tokoh yang mapan dalam ekonomi. Maaf… hampir lupa, ada juga salah seorang Pengurus Komite adalah berprofesi sebagai tukang becak, tapi hanya seksi Penerangan Masyarakat.

Rapat lanjutan menentukan anggaran dana Oprasional sekolah SLTA Negeri tersebut. Sempat terjadi argumentasi antara tukang becak dengan anggota DPR tentang besarnya uang komite yang akan dikutip. Sang tukang becak mohon agar para wali murid jangan terlalu diberatkan, karena sebagian besar wali siswa adalah ekonomi menengah ke bawah. Atas serangan Kepala Sekolah, Wakil Ketua, dan Sekretaris, akhirnya tukang becak kalah argumentasi. Maka ditetapkanlah besaran uang komite per bulan Rp 100.000,- per siswa. Namun, ada lagi tambahan khusus buat kelas sepuluh (murid baru) dikenakan biaya insidental Rp. 1.000.000,-/bulan, yang boleh dicicil setahun berjalan.

Karena kalah diplomasi sang tukang becak tak pernah hadir lagi dalam rapatlanjutan. Kepala sekolah yang menghadiri rapat lanjutan tampak sumringah, beliau sangat senang akan besaran kutipan yang ditetapkan. Kepala sekolah serta pengurus inti komite merayakan hasil rapat dengan makan bersama di sebuah restoran terkenal. Keesokan harinya hasil keputusan rapat komite diberikan kepada seluruh wali murid.

Salah seorang orang tua murid meneteskan air mata setelah membaca surat edaran dari komite, kebetulan dia pernah hadir sekali dalam rapat komite, tapi tak pandai bicara dalam rapat, suka gemetar ketika akan berbicara. Ada rasa sedih di hatinya membayangkan jika anaknya putus sekolah karena tak sanggup membayar uang komite yang sangat besar di matanya. Sebagai penjual es keliling dia sangat ingin menyekolahkan anaknya sampai sarjana, tapi melihat besaran uang iuran sekolah anaknya per bulan, dia meragukan kemampuannya.

Dia terbayang pesan uwaknya yang pensiunan kepala sekolah, ”Jangan kira masuk sekolah negeri itu murah…, Ndok.” Demikian sepenggal kalimat uwaknya yang diingatnya. Berita sekolah negeri yang murah hanya khayalan. Kembali bulir air membasahi pipinya yang mulai berkeriput. Matanya menatap ke sepeda tua di depannya, dengan kotak es di belakangnya. Dia tak kuat membayangkan anaknya kelak berprofesi yang sama sepertinya, hanya sebagai penjaja es keliling sambil berteriak di sepanjang jalan.

Dia masih menangis pelan, dia meratapi biaya pendidikan yang mahal di negaranya. Dia meratapi kepedulian pemerintah akan sekolah murah. Janji calon kepala daerah tentang sekolah murah hanya manis di bibir tapi sangat pahit ditelan. Haknya sebagai anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, nyaris tak pernah dinikmatinya. “Ah.. .mungkin undang-undang tersebut hanya untuk warga yang berduit,” pikirnya.

Di rumah yang lain seorang penjahit sepatu haru biru mendecak keberatan usai membaca surat edaran dari komite SLTA Negeri tempat anaknya menuntut ilmu. Ada rasa sedih bercampur benci di hatinya. Setelah menanyakan jumlah kelas di sekolah anaknya, dia coba menghitung dana komite yang terkumpul per bulannya. ada 24 kelas x 40 siswa per kelas, berarti ada 960 siswa. Jika dikalikan 960 x Rp 100.000,- maka hasilnya Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) per bulannya yang diperoleh komite sekolah tersebut.

Ditambah lagi uang insidental buat anak kelas sepuluh yang terdiri atas delapan kelas, berjumlah 320 siswa berarti terkumpul Rp 320.000.000.- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) / tahun, maka per bulannya berjumlah Rp 26.600.000.- (Dua puluh enam Juta enam ratus ribu rupiah). Jika uang komite dan uang insidental dijumlahkan maka Rp. 96.000.000.- + Rp. 26.600.000,- = Rp. 122.600.000,- (Seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dana yang diperoleh komite sekolah.

Sang bapak penjahit sepatu bertanya dalam hati, ”Uang sebanyak itu untuk apa saja? Bukankah sekolah negeri sudah dibiayai oleh pemerintah? Bukankah guru-gurunya pegawai negeri yang gajinya sudah ada dari pemerintah? Bukankah biaya pembangunan serta bantuan lain telah disediakan pemerintah? Atau apakah telah berselancar korupsi di sekolah negeri tempat anaknya bersekolah….?!” Bapak penjahit sepatu bergumam berat penuh rasa kebencian.

Seiring waktu berjalan, bagaikan detektif, bapak penjahit sepatu yang juga ketua ranting salah satu OKP mencari tahu kegunaan uang komite sekolah anaknya tersebut. Kebetulan salah seorang guru anaknya pernah menjahitkan sepatu kepadanya. Ditambah lagi informasi dari anak penjaga kantin sekolah dan berbagi sumber berita, akhirnya bapak ini tahu banyak cerita tentang aliran dana komite sekolah anaknya. Bagaikan satgas hukum yang dibentuk Presiden SBY, bapak penjahit sepatu memaparkan hasil investigasinya.

Uang komite digunakan buat pembangunan parkir kendaraan. Buat perbaikan WC, buat pembelian meja kantor, sofa, pembangunan pagar sekolah. Juga buat penggajian honor tukang kebun, tukang babat rumput, dll.. Kalau diselidiki sepintas sepertinya aliran dana bagus, tetapi jika sampai ke tahap penyidik, ternyata aliran dana uang komite sekolah yang besarnya Rp 122.600.000,- itu mengalir ke mana-mana yang tidak sepantasnya menerimanya. Kepala sekolah serta ketua komitekecipratan dana tersebut. Laba belanja pembelian barang atau pembangunan parkirselalu digelembungkan. Semua rekayasa dana hasil main mata antara kepala sekolah dengan ketua Komite.

Demikianlah temu pers bapak tukang sepatu kepada tukang sepatu di samping kanan dan penjual es di sebelah kirinya. Ah… bapak ini kebanyakan nonton televisi, sehingga cara bicaranya pun mirip Susno Duaji mantan  areksrim yang melaporkan kebobrokan institusinya. Tukang es yang mendengar cerita bapak ini mencoba menimpali, ”Jangan memfitnah, Pak… berdosa.” Tapi dengan nada tinggi bapak tukang sepatu menanggapi keberatan tukang es, persis seperti Susno Duaji, bapak tukang sepatu juga bersumpah di depan temannya.

Ah…. terlepas dari benar tidaknya cerita bapak tersebut, memang selayaknyapemerintah sangat perlu memperhatikan biaya pendidikan yang terjangkau masyarakat kecil. Bagi bapak yang kebetulan sebagai komite sekolah SLTA negeri, buatlah standard ukur penetapan besaran uang komite atau kutipan lain bertolak dari penghasilan per kapita rakyat Indonesia secara keseluluruhan, bukan berdasarkan standard pengurus komite yang notabene memiliki tingkat ekonomi tinggi. Selanjutnya pemerintah perlu menyikapi keluhan bapak penjahit sepatu ini.

Komite sekolah adalah organisasi para orang tua, wali siswa yang berfungsi turut serta memajukan proses belajar-mengajar anaknya. Bersama pihak sekolah komite sekolah membantu Pemerintah melengkapi sarana-prasarana siswa guna tercapainya tujuan pendidikan. Guna memenuhi kebutuhan belajar siswa, maka komite sekolah dibolehkan mengumpulkan dana dari para orang tua, wali dalam batas yang wajar, atau mencari sumber dana dari yang lain yang tidak mengikat.

Pembenaran pengutipan dana ini menjadi kebablasan di luar batas kesederhanaan. Seluruh biaya kegiatan belajar-mengajar, sarana serta prasarana, dibebankan di pundak orang tua. Besarnya dana kutipan dipoles indah seolah keputusan orang tua, wali. Padahal hanya keputusan pengurus komite dengan kepala sekolah. Jarak antara pengurus komite dengan orang tua, sangatlah jauh, nyaris terpisahkan. Demikian juga jarak antara kepala sekolah dengan guru, kurang memperlihatkan satu-kesatuan, karena tidak sedikit juga guru yang keberatan dengan besarnya kutipan yang dibebankan. Guru yang prihatin akan penderitaan siswa akan mengalami diskriminasi atau penekanan oleh kepala sekolah.

Tujuan komite guna memajukan sekolah mengalami perluasan arti menjadi medan bisnis yang menggiurkan. Sehingga berlomba-lomba mendapatkan posisi ketua komite sekolah. Fungsi komite mewakili komunitas wali murid seperti terpenggal di tengah jalan. Bapak yang duduk menjadi pengurus Komite Sekolah tidak lagi mewakili orang tua siswa. Komite Sekolah bersama pihak sekolah justru menekan orang tua dengan berbagai kutipan yang menyengsarakan orang tua.

Bagaikan membelah bambu, komite sekolah menanggapi keinginan pihak sekolah sembari menekan orang tua siswa yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Membangun fasilitas sekolah melalui kutipan paksa uang komite, uang insidental dan kutipan lain yang besarnya di atas kewajaran. Orang tua merasakan komite sekolah bukan lagi malaikat penolong mereka, tapi justru menjadi momok yang menakutkan.

Dalam berbagi pertemuan ketua komite dengan kepala sekolah selalu berpelukan mesra merayakan keberhasilan pembangunan fasilitas sekolah, mereka tak tau, atau tak mau tau atas kesulitan orang lain. Tapi mereka memaksakan kehendak. Mereka tertawa di atas penderitaan ratusan orang tua yang miskin. Mereka mengukur keberhasilan atas pembangunan fisik semata. Terasa kurang bijaksana pembangunan fisik sekolah dari sumber dana semata-mata dari orang tua siswa.

Jika memang pihak sekolah dan komite harus membangun sekolah agar dianggap berhasil, dapat menempuh cara lain. Apakah dengan mencari donatur luar, atau mendata orang tua yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi sembari memohon bantuan. Masih banyak cara lain yang lebih berkeadilan dengan nuansa psikologi sosial masyarakat. Mereka mungkin lupa, mereka berada di sebuah negara yang miskin yang masih punya banyak utang.

Jika seperti ini wajah pendidikan kita maka peningkatan kualitas pendidikan tak akan berhasil. Jangan hanya menitikberatkan pada kuantitas belaka tanpa memperhatikan kualitas pendidikan. Pembangunan fisik sekolah hendaknya dibarengi dengan pembangunan jiwa yang madani. Pendidikan kejujuran, budi pekerti, serta kecerdasan sosial juga diciptakan di setiap jenjang pendidikan. Kecerdasan intelektual semata tanpa memperhatikan kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial bukan tidak mungkin akan menghasilkan generasi bangsa yang pintar korupsi.

Pengalaman bapak tukang sepatu tersebut dapat menjadi cambuk cemeti, guna instrospeksi diri buat penyelanggara pendidikan yang baik. Komite sekolah sebagai bagian dari sekolah juga harus memberikan pendidikan bagi generasi bangsa, jangan pernah menanamkan kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan sosial. Dengan melaksanakan pendidikan yang jujur, transparan dan akuntabel maka pendidikan yang berkarakter yang kita dambakan akan menjadi kenyataan dan semoga

Tweet

Subscribe to receive free email updates: